Bagaimana Ketentuan Penghitungan Upah?
Dalam menentukan kelayakan penerima BSU 2026, pemerintah tidak menggunakan perkiraan penghasilan pekerja secara mandiri.
Upah yang menjadi dasar penilaian merupakan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan.
Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Karena itu, kesesuaian data penghasilan yang dilaporkan perusahaan menjadi hal penting dalam proses penentuan calon penerima subsidi upah.
Baca Juga:Jangan Asal Servis! Ini 12 Cara Merawat Mobil Hybrid agar Awet dan Irit BBMPersiapan Haji 2027 Dimulai, Kemenhaj Umumkan Jadwal Pelunasan Haji Khusus
Pekerja sebaiknya memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan informasi upah yang dilaporkan pemberi kerja sesuai dengan kondisi sebenarnya.
ASN, TNI, dan Polri Tidak Termasuk Penerima BSU
Kemnaker juga menetapkan kelompok pekerja yang tidak berhak menerima bantuan subsidi upah.
Mereka yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif tidak termasuk dalam kelompok penerima BSU 2026.
Selain itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU.
Kelompok pekerja yang tidak menerima PKH tersebut menjadi salah satu prioritas dalam penyaluran bantuan.
Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah agar subsidi dapat menjangkau pekerja yang memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan untuk mempertahankan daya beli.
BSU 2026 Rp900 Ribu Dibayar Sekaligus
Besaran bantuan yang disiapkan pemerintah dalam program BSU 2026 mencapai Rp300.000 setiap bulan selama tiga bulan.
Jika diakumulasikan, penerima akan memperoleh total Rp900.000. Pembayaran dilakukan sekaligus, bukan diberikan secara terpisah setiap bulan.
Meski demikian, pekerja perlu memahami bahwa tidak semua orang yang memenuhi sebagian persyaratan otomatis mendapatkan bantuan. Penetapan penerima tetap mengikuti proses verifikasi dan ketentuan pemerintah.
Dengan demikian, pekerja perlu memastikan data identitas, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta informasi upah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Cara Mendapatkan Informasi Resmi BSU 2026
Bagi pekerja yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program BSU 2026, Kemnaker menyediakan sejumlah saluran informasi resmi.
Masyarakat dapat mengakses situs BSU Kemnaker melalui alamat:
• https://bsu.kemnaker.go.id
• Selain melalui situs tersebut, pekerja juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630 untuk memperoleh penjelasan mengenai ketentuan program.