Untuk memastikan keterbukaan informasi, pemerintah juga menyediakan akses publik terhadap daftar jemaah haji khusus yang berhak lunas serta informasi pengajuan pengembalian saldo.
Masyarakat dapat memeriksa informasi tersebut melalui situs resmi Kemenhaj di www.haji.go.id, laman estimasi keberangkatan di https://haji.go.id/estimasi-keberangkatan, atau tautan https://bit.ly/BerhakLunasHK1448H.
Ian meminta seluruh pimpinan PIHK dan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih Khusus mematuhi petunjuk teknis yang telah diterbitkan pemerintah.
Ia juga meminta penyelenggara aktif menyampaikan informasi daftar jemaah berhak lunas kepada seluruh calon jemaah yang terdaftar di lembaga masing-masing.
Dengan dibukanya pelunasan mulai 6 November 2026, calon jemaah haji khusus diharapkan segera memastikan status keberangkatan, memahami tahapan pembayaran, dan melengkapi persyaratan administrasi agar proses persiapan ibadah haji 2027 berjalan lancar.